Gaung untuk meningkatkan kualitas IPM di Nusa
Tenggara Barat tidak pernah terhenti. Sektor Pendidikan, Kesehatan, Keamanan,
dan Budaya misalnya terus menjadi mainstream untuk mensejajarkan
Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi lain di Indonesia. Meskipun demikian
pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk memajukan semua sektor yang
menjadi titik tekan tersebut. Dari sektor pendidikan misalnya, kacau
pelaksanaan Ujian Nasional untuk tingkat SMA belum lama ini masih menjadi
wacana hangat. Hal ini diperparah dengan kurangnya keamanan di daerah-daerah
dengan yang berawal dari ketidak-puasan pihak-pihak yang ujungnya menjadi ajang
orasi-demonstrasi; buruh, mahasiswa dan lain-lainnya. Dari sektor kesehatan pun
tak luput dari problematika, baik tingkat dan mutu pelayanan yang masih menjadi
pertanyaan sekaligus kritikan akan kurangnya sikap professional. Untuk menjamin
semua itu memang tidak semudah membalik telapak tangan, butuh waktu, kerjasama,
dari semua element termasuk di dalamnya peran masyarakat.
Wacana tentang kesehatan sebagai salah satu
tolak ukur peningkatan Indek Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Barat
terkesan berjalan di tempat alias biasa-biasa saja. Di daerah misalnya, Pos
Kesehatan Desa (Poskesdes) yang ada di Desa Bengkaung Kecamatan Batulayar masih menyisakan PR besar. Proyek pengerjaan
Poskesdes ini mengundang sejumlah pertanyaan masyarakat setempat. Kondisi
bangunan yang akan dijadikan sebagai tempat mengadu kesehatan ini masih
dipermasalahkan. Dari segi kondisi bangunan hasil pekerjaan CV. Lombok Persada
ini mendapat penilaian negative dari masyarakat. Kondisi bangunan yang belum
rampung, fasilitas yang kurang lengkap, semua itu tak lepas dari sorotan
masyarakat. Kepala Desa Bengkaung, (H. Ahmad Junaedy), H. Syaruji
(Ketua) LPM Desa Bengkaung menyatakan kekecewaan sekaligus prihatin dengan
kondisi proyek tersebut.
 |
| H. A. JUNAEDY (KADES BENGKAUNG) |
Program ini dari Tahun 2012, belum finis
ditinggal begitu saja, kita susah untuk mencari keterangan. Pengerjaan ini
ditender oleh CV. Lombok Persada, L. Darmawan sebagai penanggungjawabnya,
demikian keterangan H. Syaruji, Ketua LPM Desa Bengkaung. Kekecewaan serupa
dialami oleh Kepala Desa Bengkaung dan masyarakat akan kondisi proyek yang
diperkirakan menelan Anggaran hingga Rp. 175. 000.000 (Seratus tujuh puluh lima
juta rupiah). Syaruji melanjutkan, jika pengerjaan proyek ini tidak beres
terlihat dari kualitas bangunan yang dibangun. Di samping itu, selama
pengerjaan proyek Poskesdes di Desa Bengkaung ini buruh pekerja yang ditugaskan
sering gonta-ganti. Pertama buruh asal Gegutu, kemudian Praya, Kuranji dan
terakhir Buruh asal Mangkung Kabupaten Lombok Tengah, demikian ungkap Kepala
Desa Bengkaung didampingi Ketua LPM Desa di Aula Kantor Desa Bengkaung
Kecamatan Batulayar. Adapun mengenai Panitia Pembangunan ini ditentukan sendiri
dari Provinsi yang kemudian ditender oleh CV. Lombok Persada, demikian tutup H.
Syaruji di Kantor Desa Bengkaung. Sementara untuk pelayanan Kesehatan masyarakat
masih merujuk ke Puskesmas yang ada di Desa Meninting sembari menunggu proyek
difinalkan.
Dalam masalah ini tidak perlu saling
mengkambing-hitamkan satu sama lain, namun yang terpenting adalah mari
berbenah, berbuat, utamanya bagi yang telah diberikan kepercayaan dan tanggung
jawab.
