Di Kabupaten Lombok Barat baru dua
Kecamatan telah diterbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Jakarta. Dua
Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Gerung. Untuk
Kecamatan Batulayar, data yang telah masuk adalah data sebelum pemekaran desa.
Sehingga data yang dikeluarkan untuk mendapatkan jaminan Kartu multifungsi
tersebut masih mencakup 6 (enam) Desa. Sebagaimana diketahui kini, Batulayar
terbagi menjadi 9 (Sembilan) Desa yang tersebar. Pun demikian, tidak mengurangi
jumlah angka masyarakat yang mendapatkan jatah KIS, karena sebagaian masyarakat
masih berada dan berdomisili di Desa Induk (sebelum) pemekaran.
Untuk
lebih rincinya, berikut daftar perolehan jatah Kartu Indonesia Sehat (KIS)
masing-masing Desa:
1.
Desa
Batulayar : 2. 482 Orang
2.
Desa
Lembahsari : 1. 358 Orang
3.
Desa
Meninting : 893 Orang
4.
Desa
Sandik : 1. 686 Orang
5.
Desa
Senggigi : 465 Orang
6.
Desa
Senteluk : 827 Orang
Bertempat
di ruangan Camat, Senin, 2 Nopember 2015 pukul 09. 30 Wita Distribusi yang
dikawal oleh Perwakilan Dinas Sosial Kabupaten, Camat Batulayar, Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), Kepala Desa, Tenaga Sosial
Kesejahteraan Kecamatan (TKSK), Kepala Seksi dan Kasubbag lingkup Kecamatan
Batulayar ini membahasa bagaimana sistem dan teknik pendistribusian KIS.
Pembahasan teknis dan pelaksanaan distribusi menjadi topic pembahasan di
ruangan Camat.
Pembagian
dan sistem distribusi ini sangat perlu untuk diselesaikan mengingat Kecamatan
Batulayar sudah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya
pemekaran desa, demikain urai Camat Batulayar saat memberikan pembukaan.
Gambar
yang ada di dalam tulisan ini adalah mereka yang sedang membahas kelangsungan
proses teknis dan pelaksanaan distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk
Kecamatan Batulayar disertai dengan penandatanganan MoU. Usai penandatanganan
MoU, selanjutnya peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang langsung
melaksanakan tugasnya di lapangan dengan pengawalan Desa. TKSK merupakan
leading sektor pendistribusian dan pelaksanaan seperti BLT, dan termasuk Kartu
Indonesia Sehat (KIS).
Sementara
dari pihak BPJS mengatakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan oleh
Pemerintah Pusat ini tidak langsung bisa digunakan setelah pembagian, melainkan
menunggu pemberlakuaannya pada mulai tahun 2016 mendatang. Adapun masyarakat
miskin yang belum terdata, masih ada verifikasi untuk tidak lanjut dan
kemungkinan akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat sebagaimana masyarakat yang
lebih awal datanya masuk.