PARIWISATA BATULAYAR MASIH TERGANGGU PKL

Problematika dunia pariwisata di kawasan Batulayar Lombok Barat sepertinya sangat sulit terbendung. Konflik dunia pariwisata masih berkutat pada masalah penertiban dan lingkungan social dimana lokasi pariwisata masih marak digandrungi. Masalah penertiban perahu nelayan, pedagang kaki lima, kenyamanan wisatawan, merupakan Pekerjaan Rumah (PR) pemerintah yang hingga kini belum dapat terselesaikan dengan sempurna.

Memang, semua permasalahan yang disebutkan di atas merupakan masalah klasik semenjak Batulayar (Sengggigi) menjadi icon pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah dan aparat pun sepertinya sudah bosan untuk mengatasi permasalahan yang setiap hari bermunculan. Permasalahan lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang paling banyak mendapat sorotan dari pemerintah.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar daerah wisata sering menggangu kenyamawan para wisatawan untuk menikmati keindahan dan panorama wisata di Senggigi dan sekitarnya.  Sabtu, 22 Maret 2014 sekitar pukul 09:00 kembali Pemerintah Kecamatan Batulayar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Kabupaten harus turun ke lapangan untuk menertibkan keberadaan para Pedagang Kaki Lima yang mangkal di Senggigi.

Tepatnya di depan Hotel Darmarie Senggigi, satuan Pol. PP Lombok Barat terpaksa mengangkut 2 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggangu arus lalu lintas para pejalan kaki. Para PKL tersebut menggunakan Trotoar jalan sebagai lokasi berjualan. Imbasnya, pejalan kaki yang biasa mengakses jalan melalui trotoar merasa tidak nyaman alias terganggu. Keluhan ini tidak saja datang dari para pengunjung Senggigi namun juga masyarakat dan pelaku wisata seperti hotel, restaurant dan café.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat berlangsung hingga pukul 22:30 Wita untuk melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Penertiban semacam ini akan terus kita kawal dan langsung menindak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bandel, begitu urai Sukwan Tavip selaku Koordinator Lapangan. Para PKL telah diingatkan berulang-kali namun mereka tidak mengindahkan, lanjut Sekcam Batulayar di sela-sela pangkutan Lapak PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Pol. PP) Lombok Barat.  Lapak PKL yang disita tersebut langsung diangkut oleh kawalan Pol PP Kabupaten.

Fenomena di atas menggambarkan bahwa kesadaran di dunia pariwisata masih sangat kurang. Masalah penertiban dan keamanan masih menyelimuti dunia wisata. Implikasi dari semua permasalahan di atas adalah turunnya grade pariwisata yang kita miliki dan banggakan. Jika grade dan minat pengunjung mulai luntur, tak ada yang bisa diandalkan. Dan ini akan berdampak pada semua sektor kehidupan masayarakat, ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan. Semoga tulisan ini memberikan motivasi kepada para pembaca.