Selama empat hari di Puri Saron dilangsungkan pertemuan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dengan instansi pemerintah dengan tema penguatan akses terhadap kearifan local daerah. Kearifan local an sich yang menjadi tema utama dalam pertemuan di salah satu hotel di kawasan Batulayar tersebut melainkan beberapa program social-kemasyarakatan; peminimalisiran konflik, karang taruna, budaya hingga agama. Chandra Aprinova dalam sambutannya berharap dengan diselenggarakannya pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi terkait akan berfungsi atau meningkatkan kearifan local yang ada di masyarakat se-Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dalam bidang agama, budaya, serta adat-istiadat. Kemudian hasil dari pertemuan diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan bagaimana langkah-langkah penangangan konflik, individu maupun kelompok di masyarakat. Lebih lanjut Aprinova menilai bahwa perkiraan dari hasil pertemuan selama di Puri Saron tersebut dapat mencapai 60-70% yang bisa diserap dan diaplikasikan oleh peserta.
Untuk mewujudkan target yang diinginkan, salah satu terobosan yang akan dijadikan program pemerintah adalah dengan membentuk Tim Tenaga Sosial yang bertugas menangani konflik. Tim yang akan direkrut tentunya akan diberikan materi pelatihan-keterampilan untuk menunjang kegiatan yang akan diluncurkan. Adapun yang akan dijadikan sebagai peserta dalam pelatihan dimaksud terdiri dari berbagai unsure dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda se-Nusa Tenggara Barat dan dari unsure pemerintah Kecamatan serta karang taruna.
Bachrudin yang bertidak selaku Kepala Dinas Sosial Propinsi NTB dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlindungan social dan penanganan konflik di NTB sangat perlu ditingkatkan. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari kecemburuan social, dari satu golongan masyarakat, adat-istiadat serta agama. Lebih lanjut Kepala Dinas menghimbau kegiatan ini diharapkan menghasilkan kegiatan yang bersifat positif. Menutup sambutannya Bachrudin mencontohkan contoh penanganan konflik di luar daerah sebagai tolak ukur untuk mengurangi terjadinya konflik di wilayah Nusa Tenggara Barat.
