PENERTIBAN PERAHU NELAYAN DI KAWASAN PARIWISATA

Di balik gemerlapnya hiruk-pikuk dunia wisata di wilayah Batulayar, keindahan dan kenyamanan masih menyisakan pertanyaan. Padahal kenyamanan ikut menjadi penyeimbang dan tolak ukur dari keberhasilan dunia wisata. Bisa dibayangkan jika suatu tempat dimana kenyamanan tidak bisa dijamin atau tidak indah. Padahal tujuan dari berkunjungnya tamu asing salah satunya untuk mendapatkan kenyamanan. Intinya kenyamanan serta keindahan dunia wisata menjadi harga mutlaq.

Salah satu tempat yang dijadikan tempat berwisata untuk melepas penat adalah pantai. Keindahan pantai Senggigi tentunya menjadi atmosfer tersendiri bagi para pengunjung. Kini keindahan pantai tersebut tercemar dengan banyaknya sampan atau perahu nelayan yang tidak beraturan. Meski berulang kali pemerintah melakukan penertiban, hingga kini para nelayan yang meletakkan alat tangkap ikan tersebut dilihat masih menjadi boomerang. Pemerintah an sich, pegiat pariwisata bahkan tamu pun sering complain dengan suasana yang tidak indah dan nyaman.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat via Kecamatan dengan mengerahkan aparat Polisi Pamong Praja (Pol. PP), Polisi, dan Aparat lainnya seolah tidak bergigi untuk mengatasi problema perahu nelayan yang menggangu pemandangan pantai. Hinggi hari ini belum ada cara yang jitu untuk menyelesaikan sekelumit dari permasalahan di pinggir pantai tersebut. Implikasi dari kesemrawutan perahu yang diletakkan di sembarang tempat tersebut berimplikasi pada kebersihan pantai.

Ketika aturan mulai ditegakkan, alasan datang dengan sendirinya. Misalnya, pemerintah melarang meletakkan perahu di tempat tertetu. Alasan tidak ada sandaran, angin kencang, hingga alasan perut  dari orang berkepentingan pun bermunculan. Aturan tidak bisa diterapkan sebagaimana yang diingingkan. Di satu sisi, logika harus dikedepan karena para nelayan sering beralasan bahwa pantai Senggigi (khususnya di depan Hotel Sentosa) merupakan satu-satunya tempat yang paling nyaman dan aman bagi para pencari ikan.

Aparat Kecamatan tidak satu-dua- kali ikut menertibkan dan mengclearkan masalah, hasilnya masih nihil. Bahkan sebelumnya, adu mulut dari kalangan nelayan dan pemerintah sering terjadi. Pembuatan Plank Batas tempat peletakan perahu, bendera sebagai symbol mercusuar yang bisa menandakan tidak boleh ditempati untuk perahu, percuma. Ketegasan pemerintah sudah cukup untuk hal penertiban perahu nelayan. Di satu sisi nelayan seolah muak dengan aksi pemerintah yang “mementingkan sepihak”.

Jika diteliti lebih jauh, tantangan dunia pariwisata di wilayah Batulayar khususnya berkutat pada masalah-masalah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penertiban Perahu Nelayan. Ini tak ada habisnya, hilang satu muncul seribu. Pemerintah dengan alasan ketertiban dan keindahan, di lain pihak nelayan dengan alasan nafkah.